KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Tak Terapkan Aplikasi PeduliLindungi, Satpol PP Semarang  Segel 12 Tempat Usaha

Tak Terapkan Aplikasi PeduliLindungi, Satpol PP Semarang  Segel 12 Tempat Usaha

Tak Terapkan Aplikasi PeduliLindungi, Satpol PP Semarang  Segel 12 Tempat Usaha

SEMARANG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang melakukan penyegelan terhadap 12 tempat usaha yang dinilai tak mematuhi peraturan pemerintah khususnya protokol kesehatan (Prokes) dan tidak menerapkan aplikasi PeduliLindungi.

Penyegelan dilakukan ketika Satpol PP Semarang melakukan kegiatan operasi patuh prokes mengingat penyebaran Covid-19 di Ibu Kota Jawa Tengah ini mengalami peningkatan, Selasa (15/2/2022) malam.

Adapun 12 tempat usaha itu terdiri dari sembilan tempat usaha di Jalan Pamularsih, Semarang Barat. Rinciannya yakni Kafe Temani, Restoran Padang Murah, Kafe Hanashi, Karaoke Locus, Kafe Emados Shawarma, Toko Mainan Bimbi Toys, Restoran Bursky dan satu pusat oleh oleh terbesar yakni Toko Bandeng Juwana Elrina.

Sedangkan ada juga yang disegel yakni tiga Kafe di Jalan Basudewo, Semarang Selatan yakni Kafe H2O, Kafe Basudewo dan Kafe Uban Kopi. Terakhir Satpol PP menyegel pusat oleh oleh Bandeng Presto di Jalan Pandanaran.

Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto mengatakan 12 tempat usaha itu disegel karena tak patuh Protokol kesehatan dengan tidak memasang Barcode PeduliLindungi untuk akses masuk pengunjung

“Sekarang ini PeduliLindungi menjadi sebuah kewajiban. Saya sangat menyayangkan tadi ada pusat oleh-oleh besar malah engga pasang PeduliLindungi. Dalam aturan Intruksi Walikota Semarang jelas semua tempat usaha harus pasang PeduliLundungi. Keterlaluan, pandemi sudah ada sejak lama malah engga pasang Barcode PeduliLindungi,” ujar Fajar di sela-sela kegiatan.

Lebih lanjut, nantinya tempat usaha ini akan disegel selama tiga hari. Meski begitu ia menegaskan, tempat usaha boleh buka kembali setelah mengurus sanksi di Satpol PP dengan menunjukkan telah memiliki Barcode PeduliLindungi.

“Bikin Barcode PeduliLindungi itu kan mudah. Ada tata cara daftarnya. Harus patuh aturan. Ini agar kasus covid-19 berhenti,” jelasnya

Disisi lain, pihaknya akan terus melakukan operasi patuh protokol kesehatan agar masyarakat Kota Semarang bisa patuh terhadap peraturan Pemerintah sehingga angka penularan Covid-19 bisa ditekan.

“Kalau sosialisasi terus ya penurunan kasus Covid-19 engga bisa jalan. Sekarang saatnya penindakan apalagi pandemi sudah dua tahun,” imbuhnya.

Kabar Terkini

POPULER

Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah (ZKGT) menjadi salah satu upaya memperkuat mitigasi bencana di Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. Hal itu dibahas dalam Forum Konsultasi Publik di Hotel Aston Semarang, Senin (28/9/2026), untuk menyamakan pemahaman serta mendorong pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan dan kesiapsiagaan masyarakat.
Peta Zona Gerakan Tanah Kabupaten Semarang-Salatiga Dibahas, Mitigasi Jadi Perhatian
Seorang siswa kelas 4 SD Hj Isriati Moenadi, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berinisial R diduga menjadi korban perundungan oleh teman sekelas pada Rabu (23/9/2026). R mengalami sejumlah memar, luka di belakang telinga, bibir pecah, serta trauma setelah kejadian. Pihak sekolah mengaku telah memberikan konsekuensi kepada siswa yang terlibat dan menyiapkan pembinaan serta upaya pemulihan kondisi psikologis korban.
Diduga Jadi Korban Perundungan Berulang, Siswa SD Hj Isriati Moenadi Ungaran Alami Luka hingga Trauma
Relokasi Makam Wonokendeng di Lingkungan Lonjong, Ngampin, Ambarawa, Kabupaten Semarang, yang terdampak pembangunan Tol Jogja-Bawen masih menunggu tindak lanjut Pemkab Semarang. Warga telah memilih lahan pengganti sekitar 5.000 meter persegi, tetapi proses pembelian belum berjalan. Kepastian dibutuhkan karena makam lama masih digunakan dan menampung sekitar 550 makam.
Makam Wonokendeng Terdampak Tol Jogja-Bawen, Warga Sudah Pilih Lahan Baru tapi Relokasi Belum Jelas
Wakil Wali Kota Salatiga Nina Agustin menyerahkan SK perpanjangan kontrak kepada 896 PPPK paruh waktu di Halaman Kantor Pemkot Salatiga, Senin (28/9/2026). Perpanjangan berlaku 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027 sebagai kelanjutan masa kerja dan tanggung jawab pelayanan pemerintahan. Pemkot juga meluncurkan tiga inovasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis digital.
896 PPPK di Salatiga kembali Terima SK Perpanjangan Kontrak
[pekok2]