KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Jaga Stabilitas Harga Bahan Pangan, Pemkot Semarang Gelar Operasi Pasar di Tujuh Kelurahan

Jaga Stabilitas Harga Bahan Pangan, Pemkot Semarang Gelar Operasi Pasar di Tujuh Kelurahan

Jaga Stabilitas Harga Bahan Pangan, Pemkot Semarang Gelar Operasi Pasar di Tujuh Kelurahan

Sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pangan, Pemerintah Kota Semarang, Jumat (11/11) menggelar operasi pasar. Operasi pasar dilakukan melalui penyediaan sembako murah subsidi dan non subsidi dengan harga terjangkau yang diperuntukkan bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Melalui program operasi pasar, Pemerintah Kota Semarang berharap masyarakat dapat mengakses bahan pangan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menekan laju inflasi yang menjadi ancaman krisis ekonomi di tahun 2023.

“Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perdagangan bersama dengan Bulog, Bank Indonesia, Bank Jateng, dan Pertamina menggelar operasi pasar untuk menekan inflasi. Kemarin saya sampaikan supaya operasi pasar ini bisa tepat sasaran sehingga kami membuat program operasi pasar di tujuh kelurahan dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kota Semarang,” tutur Pelaksana Tugas (Plt) Wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu di Kelurahan Rejosari yang menjadi lokasi perdana pelaksanaan operasi pasar.

Adapun enam kelurahan lain yang menjadi target operasi pasar selain Kelurahan Rejosari adalah Kelurahan Kemijen, Kelurahan Tanjungmas, Kelurahan Bandarharjo, Kelurahan Tandang, Kelurahan Muktiharjo Kidul, dan Kelurahan Jomblang. Menurut rencana, operasi pasar ini akan dilaksanakan pada bulan November hingga Desember 2022.

“Jadi yang dapat jatah sembako di operasi pasar ini adalah masyarakat yang terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Untuk warga kurang mampu tapi belum terdaftar di DTKS bisa memperoleh lewat Pak Rahman (Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman) yang diadakan di tempat yang sama oleh Dinas Ketahanan Pangan,” terang perempuan yang akrab disapa Mbak Ita tersebut. Adapun perbedaan antara keduanya yaitu sembako murah bagi warga yang terdaftar di DTKS telah disubsidi oleh pemerintah sedangkan yang dijual melalui Pak Rahman adalah sembako murah non-subsidi.

Di samping penyediaan sembako murah, dalam operasi pasar tersebut juga dilaksanakan berbagai kegiatan pelayanan masyarakat oleh OPD-OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Pelayanan yang tersedia di antaranya adalah pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi, pelayanan KB (Keluarga Berencana), pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan ketenagakerjaan, perpustakaan keliling, hingga konsultasi Kredit Wibawa.

“Saya dari awal berpesan kepada teman-teman supaya acara operasi pasar ini nanti jangan kecil-kecilan (setengah-setengah). Makanya kami sediakan juga pelayanan-pelayanan lainnya untuk memudahkan warga jika ada yang perlu diurus. Tadi ada sosialisasi QRIS oleh Bank Indonesia juga. Ini adalah wujud bagaimana konsep Bergerak Bersama,” pungkas Mbak Ita.

Knowledge

Kabar Terkini

POPULER

Gagal Salip dari Sebelah Kiri, Pengendara Motor Diduga Terlindas Truk di Dekat Exit Tol Salatiga
Gagal Salip dari Sebelah Kiri, Pengendara Motor Diduga Terlindas Truk di Dekat Exit Tol Salatiga
Persoalan pengelolaan dan lelang tanah Bondo Deso di Desa Semowo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, berujung pada pengaduan ke Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Pengaduan diajukan terkait masuknya tanah bengkok Kepala Dusun Borangan Heny Affandi dalam daftar lelang. Kedua pihak menyatakan siap memberikan keterangan dan dokumen kepada aparat penegak hukum.
Polemik Tanah Bondo Deso, Kadus Borangan, Mulai Babak Baru. Seperti apa?
Polres Semarang menyiapkan satuan tugas penegakan hukum untuk mengantisipasi perjudian atau praktik botoh dalam Pilkades serentak 2026. Pengamanan juga mencakup potensi konflik antarcalon dan isu lokal di 140 desa pada 19 kecamatan. Sebanyak 787 personel disiapkan dan diperkuat personel BKO serta satu SST Brimob dengan sistem rayonisasi.
Cegah Pilkades di Kabupaten Semarang Jadi Arena Judi, Polisi Siapkan Satgas Penegakan Hukum
Yakuza Maneges wilayah Salatiga dan Semarang menyiapkan pendampingan hukum serta posko pengaduan 24 jam bagi masyarakat yang menghadapi persoalan hukum atau menjadi korban kekerasan. Komitmen itu disampaikan usai deklarasi di Grand Wahid Hotel Salatiga, Sabtu (3/10/2026), dengan melibatkan pengacara untuk mendampingi korban tanpa melihat latar belakang pihak yang terlibat.
Deklarasi Yakuza Maneges Salatiga, Hadirkan Perubahan Positif, Berikan Manfaat Nyata di Masyarakat
[pekok2]