KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Kepala SMPN 2 Ungaran Tegaskan Tak Ada Pengadaan Seragam di Sekolah

Kepala SMPN 2 Ungaran Tegaskan Tak Ada Pengadaan Seragam di Sekolah

Kepala SMPN 2 Ungaran Tegaskan Tak Ada Pengadaan Seragam di Sekolah

Kepala SMPN 2 Ungaran Sarbun Jadi Sugiarto. Foto: win

RASIKAFM.COM | UNGARAN – Isu dugaan pungutan seragam di SMP Negeri 2 Ungaran menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Semarang. Menyikapi hal tersebut, pihak sekolah memastikan tidak pernah menjual maupun mengadakan seragam dan telah mengembalikan dana titipan yang sempat diberikan sejumlah wali murid.

Kepala SMP Negeri 2 Ungaran, Sarbun Hadi Sugiarto, menegaskan sekolah tidak pernah menjual maupun memfasilitasi pengadaan seragam bagi peserta didik baru. Dana yang sempat terkumpul dari sejumlah wali murid disebut merupakan titipan sukarela yang kini telah diperintahkan untuk dikembalikan seluruhnya.

“Sejak awal, kami sudah menyampaikan kepada orang tua bahwa pengadaan seragam sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing keluarga dan tidak berkaitan dengan proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB),” tegasnya saat dikonfirmasi, Kamis (25/6/2026).

Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa orang tua yang meminta bantuan kepada panitia SPMB untuk pengadaan seragam dan menitipkan sejumlah uang. Dari hasil pendataan, terdapat sekitar 50 wali murid yang menitipkan uang dengan nominal bervariasi, mulai Rp50 ribu hingga lebih dari Rp1 juta.

“Saya sudah instruksikan agar uang tersebut dikembalikan kepada orang tua. Kami membebaskan pembelian seragam, karena memang tidak diperkenankan pengadaan di satuan pendidikan,” lanjutnya.

Sarbun menambahkan, sekolah bahkan memberikan masa transisi penggunaan seragam bagi siswa baru. Selama kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) hingga akhir Juli, siswa diperbolehkan bahkan dianjurkan menggunakan seragam asal sekolah dasar atau madrasah masing-masing.

“Tujuannya agar siswa dapat lebih mengenal keberagaman latar belakang teman-teman barunya yang berasal dari berbagai sekolah,” urainya.

Memasuki Agustus, siswa mulai diperbolehkan mengenakan seragam SMP putih-biru untuk keperluan upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI. Meski demikian, hal itu tidak diwajibkan. Sekolah juga tetap memberikan toleransi bagi siswa yang belum memiliki seragam baru karena alasan tertentu.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Valeanto Soekendro saat dikonfrimasi terpisah menegaskan seluruh satuan pendidikan harus mematuhi ketentuan dalam Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara perorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan belajar, pakaian seragam maupun bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.

“Kami sudah memerintahkan Plt Kepala Disdikbudpora untuk mengingatkan kembali seluruh kepala sekolah agar memedomani aturan tersebut,” kata Valeanto.

Ia juga memastikan seluruh dana yang telah terkumpul terkait pengadaan seragam di sekolah harus dikembalikan kepada wali murid. Menurutnya, kebutuhan seragam sekolah dapat dibahas melalui komite sekolah bersama para orang tua siswa. Namun satuan pendidikan tidak diperbolehkan menjadi pihak yang mengadakan ataupun memungut dana untuk pengadaan seragam.

“Yang penting sekolah tidak memungut dan tidak menyelenggarakan pengadaan seragam. Silakan jika dibicarakan melalui komite bersama wali murid, tetapi sekolah tidak boleh terlibat dalam pengadaan tersebut,” tegasnya. (win)

Knowledge

Tidak ada postingan.

Kabar Terkini

POPULER

Agung Santoso, pemuda berusia 29 tahun asal Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, menyatakan tekadnya membawa perubahan bagi desa. Terinspirasi pengalaman kedua orang tuanya yang pernah menjabat kepala desa, Agung ingin mendorong pemerintahan yang transparan serta pengelolaan aset desa, khususnya Pemandian Senjoyo, agar lebih memberi manfaat bagi masyarakat.
Berbekal Pengalaman Orang Tua, Agung Santoso ingin Kembalikan Kejayaan Desa Tegalwaton
Pemerintah Desa Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, mengembangkan budidaya padi varietas Inpari 32 di lahan dem area seluas 10 hektare dengan pemupukan semi organik. Memasuki panen kelima, produktivitas diperkirakan mencapai 8 ton gabah per hektare. Meski penggunaan pupuk kimia dapat ditekan hingga 50 persen, petani kini menghadapi gangguan hama wereng dan serangan burung pemakan padi.
Jelang Panen Padi Semi Organik, Petani Desa Kemetul Kini Berhadapan dengan “Serangan Udara”
PT Trans Marga Jateng (TMJ) memperkuat kerja sama dengan Pemkot Semarang untuk mendukung konektivitas wilayah dan pembangunan infrastruktur terintegrasi. Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi Direktur Utama TMJ Arie Irianto dengan Sekda Kota Semarang Handi Priyanto di Balai Kota Semarang, Senin (9/11/2026). Kolaborasi diharapkan mendukung pengembangan kawasan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi.
TMJ Gandeng Pemkot Semarang, Pengembangan Jalan Tol Diselaraskan dengan Kota
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 12 kawasan industri baru yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menjanjikan penyelesaian perizinan paling lambat 30 hari melalui koordinasi lintas instansi dan pembentukan Desk Investasi. Pengembangan kawasan ini diharapkan menarik investasi, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Jateng Tambah 12 Kawasan Industri Baru, Ijin Segera Terbit
[pekok2]