RASIKAFM.COM | UNGARAN – Fakta masih adanya siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Semarang yang belum mampu membaca menjadi sorotan serius Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang. Kondisi tersebut banyak ditemukan pada siswa kelas VII yang sejatinya sudah menempuh pendidikan dasar selama enam tahun.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang, Djoko Sriyono, mengungkapkan hal itu dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kurangnya perhatian orang tua saat di jenjang Sekolah Dasar (SD), kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu, hingga latar belakang keluarga yang tidak utuh.
“Masuk sekolah belum bisa baca tulis itu ada. Karena mungkin dari SD kurang perhatian dari orang tua. Ternyata yang tidak bisa baca itu rata-rata dari keluarga tidak mampu, ada yang ikut neneknya, orang tuanya broken,” jelas Djoko di Ungaran, Rabu (14/1/2026).
Ia juga menyoroti kebijakan kurikulum sebelumnya yang tidak memperbolehkan siswa tinggal kelas. Akibatnya, siswa tetap naik jenjang meskipun kemampuan literasinya belum tuntas. Diakui, mayoritas siswa yang belum bisa membaca merupakan siswa inklusi. Menurutnya, penanganan siswa inklusi membutuhkan pendekatan khusus serta tenaga pendidik yang memiliki kompetensi di bidang bimbingan konseling atau psikologi.
“Kalau siswa umum itu diajari bisa, tapi yang inklusi lamban sekali. Anak inklusi harus ditangani khusus oleh guru inklusi, tidak boleh disambi. Harus ada pendamping dari guru berlatar belakang BK, psikolog, atau guru SLB,” tegasnya.
Ia mencontohkan praktik baik di salah satu SD di Kabupaten Semarang yang dinilai mampu mengelola layanan inklusi secara optimal. Namun, kondisi berbeda ditemukan di tingkat SMP, di mana siswa inklusi sering dijadikan satu dengan siswa reguler sehingga pembelajaran tidak berjalan maksimal.
“Sekolah di Kabupaten Semarang itu belum ramah inklusi. Karena itu kami mengusulkan adanya layanan inklusi dan layanan disabilitas khusus untuk anak sekolah,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Dewan Pendidikan mendorong perubahan mindset pembelajaran melalui inovasi dan pengelompokan siswa sesuai kebutuhan. Namun, Djoko mengakui keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan utama, terutama kekurangan guru akibat pensiun dan rangkap tugas.
“Kita harus benahi dari SD dulu karena itu dasar. Kalau dasarnya bagus, jenjang berikutnya insyaallah bagus,” ujarnya.
Ia juga menyinggung persoalan penataan guru, termasuk guru honorer yang tidak lolos seleksi PPPK namun masih tercatat di Dapodik. Menurutnya, kesejahteraan guru tersebut masih jauh dari layak.
“Guru yang digaji dua juta, bahkan paruh waktu satu juta, kesejahteraannya kalah dengan pegawai SPPG yang setiap hari dapat seratus ribu. Gurunya tidak dihargai,” ungkap Djoko.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening menegaskan pihaknya mendorong peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Ia mengakui adanya indikasi penurunan kualitas pendidikan di Kabupaten Semarang.
“Kalau penyebab siswa belum bisa membaca itu tidak hanya karena Covid-19. Ada faktor siswa inklusi dan faktor lainnya,” kata Bondan.
Menurutnya, siswa inklusi seharusnya mendapatkan metode pembelajaran tersendiri dan diajar oleh guru yang memiliki kompetensi khusus. Namun, keterbatasan jumlah guru inklusi menjadi persoalan serius.
“Kita tidak punya guru inklusi, atau kalau ada jumlahnya sangat sedikit. Tidak semua sekolah di Kabupaten Semarang memiliki guru inklusi,” ujarnya.
Bondan menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan orang tua. Jika masih ditemukan siswa yang belum mampu membaca di jenjang SMP, menurutnya, hal tersebut menunjukkan adanya persoalan yang harus segera dibenahi bersama.
“Sekolah dan pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah dan orang tua. Artinya, ada yang salah dan harus segera diperbaiki,” pungkasnya. (win)
