URL audio tidak tersedia.

RASIKA 105.6 FM

"KAWAN PEMANDU JALAN"

[posts_like_dislike]
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka segera mengalihkan subsidi motor listrik ke angkutan umum. Kebijakan subsidi motor dinilai salah sasaran, tidak menjawab penurunan daya beli, dan membebani APBN. MTI menilai subsidi angkutan umum lebih efektif meringankan beban masyarakat miskin kota.

Mbak Google

KABAR RASIKA

MTI: Alihkan Subsidi Motor Listrik ke Angkutan Umum

MTI: Alihkan Subsidi Motor Listrik ke Angkutan Umum

MTI: Alihkan Subsidi Motor Listrik ke Angkutan Umum

Ilustrasi (Foto: Dok/IST)
featured-img

Janji Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memberikan subsidi angkutan umum belum direalisasi.

MTI minta Pemerintah alihkan Subsidi Motor Listrik ke Angkutan Umum: “Subsidi motor salah Sasaran, Bukan Jawab Krisis Daya Beli!”

Alihkan Segera ke Subsidi Angkutan Umum yang Langsung Tingkatkan Pendapatan Disposable Masyarakat Miskin Kota.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) secara resmi mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan subsidi motor listrik.
Kebijakan dinilai kontra-produktif dan tidak menjawab masalah penurunan daya beli masyarakat.

Tory Damantoro (Ketua Umum MTI):
“Di tengah tabungan masyarakat yang habis dan tekanan inflasi, pemerintah justru mendorong konsumsi baru melalui subsidi motor listrik. Ini malah akan memberi beban baru, bukan obat bagi rakyat yang butuh kebijakan untuk meringankan pengeluaran, dan menambah pendapatan.”

Kondisi Makro Ekonomi Rakyat
Kebijakan datang di waktu yang tidak tepat: tabungan masyarakat menipis, daya beli melemah.
Subsidi untuk produk konsumtif (motor) justru menciptakan liabilitas baru (cicilan, maintenance), bukan menyelesaikan masalah pokok penurunan pendapatan

Djoko Setijowarno (Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Wilayah):
“Harapan pemerintah sebagai stimulus ekonomi sangat meleset dari realita. Masyarakat memaknai stimulus sebagai cara untuk memperluas lapangan kerja dan menaikkan pendapatan, yang mana motor listrik tidak bisa menjawab itu. Subsidi justru menggerus APBN yang bisa dialokasikan untuk program yang lebih mendesak seperti pengentasan kemiskinan.”

Beban biaya Transportasi sudah Memberatkan
Data BPS menunjukkan Biaya transportasi menggerogoti 30-40% pendapatan warga miskin kota. Ini adalah beban utama.
Kenapa solusi yang ditawarkan (beli motor listrik) tidak menyentuh akar masalah ini.

Usulan MTI alihkan subsidi motor menjadi Subsidi Angkutan Umum
Subsidi angkutan umum adalah kebijakan real yang langsung meringankan beban masyarakat.
Setiap penurunan tarif angkutan secara langsung menaikkan alokasi pendapatan yang siap dipakai (disposable income) untuk kebutuhan lain.

Tory Damantoro:
“Subsidi angkutan umum adalah cara paling efektif untuk pengentasan kemiskinan struktural. Biaya transportasi yang dihemat akan langsung bisa dialihkan untuk beli makan, sekolahkan anak, atau berobat. Ini stimulus ekonomi riil yang langsung dirasakan di tingkat akar rumput dan memiliki multiplier effect yang luas.”

Membangun Budaya, Bukan Menggagalkan
Memotong subsidi angkutan umum adalah langkah mundur yang membunuh budaya penggunaan transportasi umum yang sudah mulai tumbuh.

Djoko Setijowarno:
“Kami prihatin, pemotongan subsidi angkutan umum justru sedang terjadi di beberapa daerah. Ini menggagalkan budaya baik yang sudah dibangun susah payah. Pemerintah pusat harus memimpin dengan contoh, mengalihkan subsidi motor listrik untuk memperkuat layanan angkutan umum, bukan melemahkannya.”

Rekomendasi dan Call to Action
MTI merekomendasikan tiga langkah konkret kepada pemerintah:

  • Pertama, hentikan subsidi motor listrik.
  • Kedua, alihkan alokasi anggarannya menjadi subsidi angkutan umum nasional untuk pembangunan, penyelenggaraan, maupun pengelolaannya.
  • Ketiga, jadikan subsidi angkutan umum sebagai program prioritas untuk pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial yang berdampak nyata pada pengentasan kemiskinan sesuai asta cita Presiden Prabowo Subianto.

MTI siap berdialog dengan pemerintah dan DPR untuk mendorong kebijakan transportasi yang pro-rakyat dan pro pengentasan kemiskinan.

Kontak narahubung: Adjat Wiratma (Humas MTI) 085888566377 untuk wawancara lebih lanjut dengan Pengurus MTI.

BACA JUGA :

Menuju Era Baru Trans Semarang Hijau, Jalur Khusus, dan Berkeadilan
Menuju Era Baru Trans Semarang: Hijau, Jalur Khusus, dan Berkeadilan
Menyoal Subsidi BBM Saatnya Alihkan ke Transportasi Publik
Menyoal Subsidi BBM: Saatnya Alihkan ke Transportasi Publik
Ada Jeritan dari Bangku Madrasah
Ada Jeritan dari Bangku Madrasah
WhatsApp Image 2026-05-18 at 12.14
Dilema Menutup Pelintasan Sebidang, Antara Keselamatan Nyawa dan Denyut Ekonomi
bbm
Antisipasi Kenaikan Harga BBM Tahun 2027
stasiun-juwana-masa-lalu
Reaktivasi Jalan Rel Sebagai Kunci Pemerataan, Merajut Konektivitas, dan Memacu Pertumbuhan

Tinggalkan komentar

Tinggalkan komentar

INFOGRAFIS

Kabar Terkini

POPULER

Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kabupaten Semarang memicu kekhawatiran sejumlah orang tua karena status pendaftaran anak belum terverifikasi hingga hari kedua pelaksanaan, Rabu (3/6/2026). Banyak calon murid mendatangi SMP Negeri 2 Ungaran untuk memastikan proses seleksi, sementara pihak sekolah menyebut verifikasi dilakukan bertahap akibat tingginya jumlah pendaftar dan banyaknya kesalahan administrasi.
Cemas Status Pendaftaran Murid Belum Bergerak, Orang Tua Cari Kepastian ke Sekolah
Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah menambah stok Pertalite hingga 18 persen di seluruh SPBU Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta selama libur sekolah 22 Juni hingga 3 Juli 2026 untuk mengantisasi lonjakan konsumsi BBM akibat meningkatnya kunjungan wisatawan. Penambahan pasokan dilakukan di jalur utama dan kawasan wisata, disertai penguatan distribusi, pengaturan antrean, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.
Wisatawan Membeludak, Pertamina Siapkan Pertalite Ekstra untuk Jateng-DIY