URL audio tidak tersedia.

RASIKA 105.6 FM

"KAWAN PEMANDU JALAN"

[posts_like_dislike]
Ratusan mahasiswa dari 11 organisasi mahasiswa menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor DPRD Kota Salatiga pada Senin (26/8/2024), menolak revisi RUU Pilkada 2024 yang dianggap mencederai prinsip demokrasi dan menuntut pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

Mbak Google

KABAR RASIKA

Ratusan Mahasiswa di Salatiga Turun ke Jalan Tolak Revisi UU Pilkada 2024

Ratusan Mahasiswa di Salatiga Turun ke Jalan Tolak Revisi UU Pilkada 2024

Ratusan Mahasiswa di Salatiga Turun ke Jalan Tolak Revisi UU Pilkada 2024

Ratusan mahasiswa dari 11 organisasi mahasiswa menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor DPRD Kota Salatiga pada Senin (26/8/2024), menolak revisi RUU Pilkada 2024 yang dianggap mencederai prinsip demokrasi dan menuntut pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.
Foto Arief Rasika
Suasana aksi demo oleh ratusan mahasiswa di depan kantor DPRD Salatiga
featured-img

RASIKAFM.COM | SALATIGA – Ratusan mahasiswa dari 11 organisasi mahasiswa turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor DPRD Kota Salatiga pada Senin (26/8/2024).

Mereka menolak tegas revisi rancangan undang-undang (RUU) Pilkada 2024 yang dinilai mencederai prinsip demokrasi dan menuntut pemerintah agar bertanggung jawab atas kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

Koordinator aksi, Rizki, dalam orasinya menyampaikan kritik tajam terhadap rencana revisi yang diinisiasi oleh pemerintah dan DPR. Menurutnya, revisi tersebut akan mengancam keberlangsungan demokrasi serta menambah beban rakyat.

“Kami, aliansi mahasiswa bergerak Salatiga, dengan tegas menuntut Presiden Jokowi diadili. Kami menolak RUU Pilkada yang jelas merugikan rakyat. Sudah cukup tindakan pemerintah dan DPR yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat,” tegas Rizki di hadapan para demonstran.

Aksi ini dihadiri oleh berbagai elemen mahasiswa yang menyampaikan 11 tuntutan utama kepada pemerintah dan DPRD. Di antara tuntutan tersebut adalah penyelesaian masalah pelanggaran HAM, pengesahan RUU perampasan aset, dan penegasan netralitas ASN serta TNI-Polri dalam Pilkada 2024. Tidak hanya soal politik, para mahasiswa juga menyoroti isu lingkungan di Kota Salatiga, terutama terkait masalah sampah yang hingga kini masih belum tertangani dengan baik.

“Kami ingin pemerintah lebih serius menangani masalah lingkungan yang terus berlarut-larut, khususnya problem sampah di Salatiga yang semakin memburuk,” lanjut Rizki.

Aksi demonstrasi tersebut semakin memanas ketika para peserta berhasil menerobos gerbang kantor DPRD dan secara simbolis mengganti nama gedung DPRD dengan spanduk protes mereka. Ini sebagai bentuk penolakan mereka terhadap pemerintah dan DPR yang dianggap tidak mendengarkan suara rakyat.

Aksi ini diikuti oleh 11 organisasi mahasiswa, antara lain HMI, GMKI, GMNI, PMKRI, IMM, SMUD, FPPI, dan KAMMI. Mereka secara bergantian berorasi, mendesak DPRD Kota Salatiga agar merespons tuntutan mereka dengan serius. Teriakan-teriakan perjuangan untuk keadilan bagi rakyat terus menggema sepanjang aksi berlangsung.

Meski berlangsung damai, demonstrasi tersebut tetap dipenuhi ketegangan akibat banyaknya massa yang berkumpul. Aksi mahasiswa ini pun menjadi sorotan utama di Kota Salatiga, mencerminkan gerakan mahasiswa yang semakin masif dalam menuntut perubahan politik yang lebih adil dan berpihak pada rakyat.

Rizki saat diwawancarai media

BACA JUGA :

DPRD Kabupaten Semarang meminta pemerintah daerah melakukan kajian menyeluruh sebelum pengembangan energi panas bumi Gunung Ungaran dilanjutkan, Senin (31/8/2026). Dewan menyoroti potensi dampak pengeboran lebih dari 2.000 meter terhadap kondisi geologi, lingkungan, sumber air, cagar budaya, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah.
Legislator Kabupaten Semarang Soroti Risiko Geothermal Ungaran, Ingatkan Dampak Pengeboran
Kejaksaan Negeri Salatiga memberikan penyuluhan hukum dan kampanye antikorupsi kepada sekitar 150 siswa SMAN 3 Salatiga melalui program Jaksa Masuk Sekolah, Senin. Kegiatan tersebut bertujuan menanamkan kesadaran hukum, kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sejak dini, sekaligus mengenalkan bahaya HIV/AIDS serta pengelolaan sampah kepada para pelajar.
JMS di SMAN 3 Salatiga, Gandeng Berbagai Pihak, “Wujudkan Generasi Emas Anti Korupsi”
Pemkab Semarang menyiapkan anggaran hampir Rp16 miliar untuk pelaksanaan Pilkades serentak yang dijadwalkan pada 14 Desember 2026. Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk mendukung seluruh tahapan Pilkades, dengan kebutuhan tambahan dipenuhi melalui efisiensi belanja yang tidak menjadi prioritas.
Pemkab Semarang Tambah Anggaran Pilkades, Belanja Tak Mendesak Jadi Sasaran Efisiensi
WhatsApp Image 2026-08-30 at 22.25
Meriah! Peringatan HUT Paguyuban PKL Setia Kawan ke-24 di Pasaraya Salatiga
WhatsApp Image 2026-08-30 at 21.48
85 Kontingen Meriahkan Pawai Pembangunan dan Budaya Kabupaten Semarang 2026, Hidupkan Semangat Palagan Ambarawa
pilkades 2026
Pilkades Kabupaten Semarang Tahap Pertama Digelar 14 Desember 2026, 140 Desa Bersiap

Tinggalkan komentar

Tinggalkan komentar

INFOGRAFIS

Kabar Terkini

POPULER

Arti Desil 1 sampai 10
Arti Desil 1 sampai 10
Rencana pemindahan Lapas Kelas IIA Ambarawa, Kabupaten Semarang, ke lokasi baru di kawasan Jalan Lingkar Ambarawa belum terealisasi karena lahan masih berstatus zona hijau. Sembari menunggu kepastian pemanfaatan lahan, lapas tetap beroperasi dengan 507 warga binaan, jauh melebihi kapasitas ideal 222 orang.
Relokasi Lapas Ambarawa Terkendala Status Lahan, 507 Warga Binaan Masih Berdesakan
Dilema Geothermal Ungaran-Telomoyo Menimbang Maslahat dan Mudarat Energi Bersih
Dilema Geothermal Ungaran-Telomoyo: Menimbang Maslahat dan Mudarat Energi Bersih

Copyright @ rasikafm.com | All rights reserved