Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, didakwa dan dituntut dengan hukuman mati dalam kasus peredaran narkotika oleh jaksa penuntut umum (JPU). Kasus ini menunjukkan bahwa Teddy secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Melansir dari Antara, JPU menilai Teddy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menuntut agar pidana mati dijatuhkan atas Teddy dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dalam membacakan amar tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pada Kamis, 30 Maret 2023, jaksa juga mengungkapkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Teddy.

Hal memberatkan bagi Teddy adalah jabatannya sebagai Kapolda Sumatra Barat yang seharusnya menjadikannya sebagai garda terdepan dalam memberantas peredaran narkotika. Sementara tidak ada hal meringankan yang ditemukan untuk Teddy.

Teddy sebelumnya didakwa memperjualbelikan barang bukti sabu seberat 5 kilogram hasil sitaan Polres Bukittinggi. Kasus ini terjadi ketika Polres Bukittinggi mengungkap peredaran narkoba dan menyita barang bukti jenis sabu seberat 41,387 kg pada 14 Mei 2022. Kapolres Bukittinggi saat itu melaporkan kasus tersebut kepada Teddy, yang memerintahkan agar sabu itu dibulatkan menjadi seberat 41,4 kg dan menukarnya sebanyak 10 kg.

Kasus ini melibatkan beberapa pihak, termasuk AKBP Dody Prawiranegara, Kompol Kasranto, Aiptu Janto P. Situmorang, Linda Pujiastuti alias Anita, Muhammad Nasir, dan Syamsul Maarif yang semuanya menjadi terdakwa dalam kasus ini. Dody dituntut pidana 20 tahun penjara dan denda Rp2 miliar subsider 6 bulan kurungan, Linda dituntut pidana 18 tahun penjara dan denda Rp2 miliar subsider 6 bulan penjara, sementara Kasranto dan Syamsul Ma’arif dituntut pidana 17 tahun penjara dan denda Rp2 miliar subsider 6 bulan penjara dalam kasus ini.